Aceh Timur – Sulitnya masyarakat mendapatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan akhirnya mendorong warga Gampong Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, untuk membentuk koperasi sebagai jalan keluar dari ketergantungan terhadap bantuan dan pinjaman formal. Koperasi tersebut diberi nama Koperasi Merah Putih Syariah Makmu Beusaree, resmi didirikan dalam musyawarah warga yang digelar pada Selasa, 27 Mei 2025, di Meunasah Gampong Pante Rambong.
Pembentukan koperasi ini merupakan respons langsung terhadap instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi rakyat melalui penguatan koperasi di tingkat desa.
“Selama ini warga kesulitan mendapatkan KUR. Banyak persyaratan yang tak bisa dipenuhi, sementara kebutuhan usaha mendesak. Maka lahirlah koperasi ini sebagai solusi gotong royong warga,” ungkap Suryani, S.Sy, Pendamping Desa Kecamatan Pante Bidari.
Dalam musyawarah tersebut, Abdul Wahab terpilih sebagai Ketua Koperasi Merah Putih Syariah Makmu Beusaree. Nurul Akla dipercaya sebagai Sekretaris, dan Syarwan sebagai Bendahara. Selain itu, Marzuki ditunjuk sebagai Ketua Bidang, dan Mawardi sebagai Ketua Keanggotaan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pendamping desa seperti Abdul Hadi, ST, dan Sabarullah Budiman (PLD), serta aparat desa, Bhabinkamtibmas Aipda Faisal, S.H., Keuchik, Tuha Peut, tokoh masyarakat, agama, adat, perempuan, dan pemuda. Imum Mukim Kemukiman Blang Seunong, Tgk Abdul Wahab, turut memberikan dukungan moril kepada koperasi yang dinilai mampu menjadi tumpuan ekonomi umat di masa depan.
“Dengan semangat syariah dan kebersamaan, kami ingin membuktikan bahwa masyarakat desa bisa mandiri tanpa harus terus mengemis pada bank yang kadang hanya beri janji,” ujar Abdul Wahab, Ketua terpilih.
Koperasi ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, tempat berhimpunnya warga dalam kegiatan usaha yang halal, transparan, dan saling menguatkan. Warga pun optimis, koperasi ini akan menjadi langkah awal menuju kedaulatan ekonomi desa yang sejati.
Kirim Komentar